indonesiapersada.id – Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di empat kabupaten di Jawa Timur pada satu pekan terakhir hingga hari ini, Minggu (26/7/2026). Badan Nasional Penanggulangan Bencana

indonesiapersada.id – Jakarta: Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran dan pemerataan infrastruktur pendidikan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anak

indonesiapersada.id – Depok: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun

indonesiapersada.id – Jakarta: Empat kabupaten di Jawa Tengah mengalami bencana kekeringan, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan laporan Pusat

indonesiapersada.id – Bandung: Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Indonesia memberikan dedikasi dalam menjaga eksistensi Radio dan Televisi Publik Lokal sebagai media yang dekat dengan masyarakat, hadir di

indonesiapersada.id – Bandung: Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID) Ganjar Pranowo meluncurkan Road to Mukernas dan INDONESIAPERSADA.ID AWARD 2026 secara daring, Rabu

indonesiapersada.id – Jakarta: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID) yang diketuai tokoh nasional Ganjar Pranowo, bersiap untuk Launching Road to Mukernas dan INDONESIAPERSADA.ID

Ringkasan Eksekutif Serial Tulisan Judul: Ketahanan Informasi: Pilar Resmi yang Diabaikan Serial tulisan ini berangkat dari kegelisahan: pemerintah lewat Bakom menggandeng homeless media untuk sosialisasi program,

Aceh Tamiang, Aceh – indonesiapersada.id: Banjir bandang yang menerjang Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu, meluluhlantakkan 53 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Mengutip Pusat

Serial tulisan ini berangkat dari kegelisahan: pemerintah lewat Bakom menggandeng homeless media untuk sosialisasi program, sementara pilar resmi ketahanan informasi yang sudah ada—TVRI, RRI, LPPL, dan

Setelah kita menyingkap dilema pilar resmi yang diabaikan (Episode 1), bercermin pada kelemahan internal LPPL (Episode 2), mengkritisi langkah pemerintah lewat Bakom yang menggandeng homeless media (Episode 3), dan

Setelah kita menyoroti dilema pilar resmi yang diabaikan (Episode 1), bercermin pada kelemahan internal LPPL (Episode 2), dan mengkritisi langkah pemerintah lewat Bakom yang menggandeng homeless media (Episode 3), kini

Setelah kita menengok ke dalam dan bercermin pada kelemahan LPPL, kini saatnya menoleh ke luar. Pemerintah melalui Bakom pimpinan M. Qodari belakangan ini memilih menggandeng homeless media untuk sosialisasi program.

Jika pada Episode 1 kita menyoroti bagaimana pilar resmi ketahanan informasi sering diabaikan oleh pemerintah, maka kali ini kita perlu menengok ke dalam. Sebab, kritik ke luar tidak akan bermakna jika LPPL sendiri

Sejak awal 1970-an, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyadari pentingnya koordinasi komunikasi publik. Lahirnya Bakohumas pada 1971 lewat SK Menteri Penerangan adalah bukti bahwa negara menempatkan komunikasi