Banjarbaru, Kalimantan Selatan – indonesiapersada.id: Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu komitmen utama dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tercermin dari berbagai intervensi yang dilakukan secara konsisten untuk memastikan pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat,” kata Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam rilis resminya di Banjarmasin, Rabu (28/10).

Berbagai intervensi aktif pemerintah dilakukan dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan di Kalimantan Selatan. Seperti Gerakan Pasar Murah, penguatan logistik antar wilayah, dan menjaga konsistensi Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan regional Kalimantan. Hasilnya, inflasi aman, bisa dilihat pada Triwulan I 2026. Pada Januari 0,2% kemudian Pebruari 0,86% dan Maret 0,5%. Angka inflasi ini menunjukkan bahwa meski ada gejolak namun tidak sampai terjadi pada lonjakan harga di tingkat konsumen.

“Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga wajar. Disitulah pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan,” lanjut Muhidin.

Hilirisasi pangan dilakukan untuk mendongkrak kesejahteraan petani, disisi lain menjadikan pilihan pangan di pasar semakin beragam. Seperti beras curah dikembangkan menjadi beras khusus menjadi produk dengan kualitas dan nilai jual lebih tinggi. Pun komoditas lain, misalnya singkong di Tanah Bumbu diolah menjadi beras analog oleh kelompok tani. Belum lagi produksi hasil diversifikasi komoditas hortikultura meliputi cabai besar, cabai rawit, bawang merah, jahe, jeruk, durian dan pisang.

LUMBUNG PANGAN MENJAGA STABILITAS DARI AKAR RUMPUT

Dalam kesempatan tempat dan waktu yang sama, Kepala Dinas  Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, rahasia stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan adalah rehabilitasi lumbung pangan. Seperti Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut dilakukan intervensi lantai jemur yang meningkatkan kualitas gabah. Hasilnya, 175 lumbung pangan yang tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sekarang fungsinya bukan hanya sekedar tempat penyimpanan tetapi sekaligus untuk menjaga ketersediaan, meredam gejolak harga, hingga memastikan akses pangan dalam situasi darurat.

Ketahanan pangan di Kalimantan Selatan ini juga ditopang sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI/Polri dan Satgas Pangan dalam menjaga distribusi pupuk dan bahan pokok. Ke depan, tantangannya terletak pada memastikan sistem lumbung pangan tetap adaptif sehingga surplus produksi benar-benar bermuara pada satu hal utama yaitu pangan yang tersedia, terjangkau, dan stabil bagi masyarakat. Arah penguatan bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga tata kelola.

“Yang kita bangun bukan hanya fisiknya, tetapi juga sistem pendukungnya. Lumbung pangan harus mampu menjadi pengaman di tingkat masyarakat, agar setiap terjadi gejolak pasokan dan harga, bisa diantisipasi lebih cepat dan tepat,” pungkas Syamsir. * (media center kalsel)