Editor: Rita Zoelkarnaen

indonesiapersada.id – Badung: Dalam dua tahun terakhir, Sulawesi Barat terdeteksi paling banyak mengalami bencana hidrometeorologi basah. Meski saat ini kawasan tersebut sedang mengalami kekeringan, ada kekuatiran Januari tahun depan kembali menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor.

Sebagai langkah awal mengantisipasi ancaman bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (27/9/2023) menggelar kegiatan Orientasi Manajemen Kebencanaan Bagi Pengambil Keputusan Strategis Provinsi Sulawesi  Barat. Sasaran peserta meliputi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh Pimpinan Daerah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

Kegiatan dihelat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dibuka oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM. Dalam sambutannya Suharyanto mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai langkah awal pemerintah untuk meningkatkan mitigasi di masa akan datang.

“Sepanjang dua tahun ini paling banyak bencana hidrometeorologi basah di Sulawesi Barat. Waspada habis kekeringan, mungkin di Januari kembali lagi menghadapi banjir dan tanah longsor,” ucap Suharyanto sebagaimana release BNPB yang diterima www.indonesiapersada.id, Rabu (27/9/2023).

Pihaknya melaksanakan kegiatan Orientasi Manajemen Kebencanaan ini bukan hanya untuk membahas indeks risikonya saja. Tetapi juga bagaimana langkah – langkah yang harus dilakukan menghadapi musim hujan tahun 2024. Bencana yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Barat hendaknya dijadikan pembelajaran agar ke depan dapat mengurangi dampak dari bencana itu sendiri.

“Gempa sudah dua kali kejadian di tahun 2021 dan 2022. Walaupun 2022 tidak sebesar seperti 2021. Tetapi ingat ada sejarah gempa di Sulawesi Barat. Kita tidak minta akan terjadi lagi, tapi ketika terjadi kita harus sudah siap,” tutur Suharyanto.

Suharyanto mengingatkan para pimpinan di Sulawesi Barat supaya memperhatikan bangunan yang dibangun harus tahan gempa. Mengingat kawasan tersebut rawan gempa maka saat membuat bangunan baru Pemerintah Daerah harus memperhatikan kaidah pembangunan tahan gempa.

Suharyanto menegaskan, Pemerintah Daerah harus terlibat dari tiap fase penanganan bencana. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Seperti sering melakukan simulasi sesuai dengan karakter bencana di masing – masing wilayah. Juga simulasi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat bencana serta implimentasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat.

“Peran pemerintah dalam fase kesiapsiagaan harapannya adalah bupati memahami potensi bencana di daerahnya masing - masing. Kemudian dalam fase tanggap darurat, agar Bupati tidak ragu – ragu dalam menentukan status siaga darurat,” pungkas Suharyanto

Pada kesempatan ini Kepala BNPB memberikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 500 juta. Kemudian kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar masing – masing sebesar Rp 250 juta.

Selanjutnya para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber tentang Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana, Ancaman dan Pengurangan Risiko bencana, Manajemen Tanggap Darurat, dan Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana.* (rit’z)