_rev1.jpg)
Keterangan Gambar : Sejumlah perwakilan pengurus INDONESIAPERSADA.ID, Minggu (21/9/2025) malam rapat mematangkan materi usulan Revisi Undang Undang Penyiaran yang akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Komisi I DPR RI, Senin (22/9/2025) di Gedung Nusantara 2 Senayan. (foto: dok)
INDONESIAPERSADA.ID MATANGKAN USULAN REVISI UNDANG UNDANG PENYIARAN JELANG RDPU DENGAN KOMISI I DPR RI
indonesiapersada.id – Jakarta: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID) menggelar rapat persiapan pada Minggu malam (21/9/2025) di Patra Kuningan Jakarta, menjelang pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI yang akan berlangsung pada Senin, 22 September 2025. Agenda RDPU ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dinilai sangat penting bagi masa depan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).
Ketua Harian INDONESIAPERSADA.ID, Syaifudin Ahmad, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk memperjuangkan eksistensi LPPL agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, setara dengan RRI dan TVRI, serta memiliki kemandirian dalam penyelenggaraan siaran.
"LPPL adalah ujung tombak ketahanan informasi di daerah sekaligus penjaga identitas budaya lokal. Karena itu, regulasi baru diharapkan mampu mengakomodasi peran besar LPPL dalam ekosistem penyiaran nasional", ungkapnya.
Ada sejumlah poin utama dirumuskan untuk disampaikan dalam RDPU. Antara lain, urgensi keberadaan LPPL yang berfungsi sebagai ruang publik, media demokrasi lokal, sarana edukasi, hiburan sehat, sekaligus penjaga ketahanan budaya dan bahasa daerah. LPPL juga terbukti menjadi media siaga bencana di berbagai wilayah. Selain itu, penyiaran multiplatform yang telah dijalankan mayoritas LPPL juga menjadi perhatian, mengingat praktik tersebut hingga kini belum memiliki dasar hukum yang jelas meski mampu memperluas jangkauan siaran dan meningkatkan partisipasi publik.
Tantangan lain yang akan disampaikan adalah migrasi digital, dimana LPPL televisi saat ini harus menyewa kanal multipleksing (mux) dari TVRI dengan biaya rata-rata Rp 50 juta per tahun. Beban ini dinilai cukup berat, apalagi regulasi migrasi dari analog ke digital juga belum sepenuhnya jelas. INDONESIAPERSADA.ID juga menekankan komitmen LPPL dalam pelestarian budaya lokal. Berbagai program berbasis budaya, bahasa, hingga kearifan lokal terus diproduksi, seperti siaran berbahasa Dayak di Kalimantan hingga dialog nilai kearifan lokal di Blitar.
Lebih jauh, INDONESIAPERSADA.ID akan mendorong sejumlah usulan dalam pembahasan RUU Penyiaran. Usulan tersebut meliputi penyesuaian definisi penyiaran di era multiplatform, perlakuan setara LPPL dengan RRI dan TVRI, kejelasan status hukum yang menjamin independensi, pendanaan melalui skema mandatory spending dalam APBD, penguatan SDM yang profesional dan independen, serta kebebasan jaringan siaran LPPL tanpa kewajiban relay berita dari RRI maupun TVRI.
INDONESIAPERSADA.ID juga akan memaparkan keberhasilan program siaran serentak Berita Indonesia Live (BILive) yang melibatkan ratusan LPPL di seluruh Indonesia. Program ini dinilai bukan hanya menghadirkan informasi terkini dari berbagai daerah, tetapi juga membuktikan kekuatan kolaborasi antar-LPPL dalam menjaga ketahanan informasi nasional. Dengan dukungan lebih dari 141 LPPL anggota aktif yang tersebar di 19 kota dan 122 kabupaten, INDONESIAPERSADA.ID berharap Komisi I DPR RI memberi perhatian serius terhadap aspirasi yang dibawa dalam RDPU.
“Regulasi yang kuat akan menjamin keberlanjutan LPPL, baik dari sisi pendanaan, kelembagaan, maupun kemandirian. Pada akhirnya, LPPL akan semakin kokoh menjadi media publik lokal yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah,” pungkas Syaifudin Ahmad.
Selain Ketua Harian, tampak hadir dalam rapat persiapan tersebut sejumlah pengurus INDONESIAPERSADA.ID. Antara lain Ketua Dewan Pengarah Ir. Eddy Santoso, MM, Wakil Sekjen Rita Triana, S.Sos, MM, Direktur Eksekutif Putut Yulianto, dan Staf Eksekutif Rizma Erina Aini S.IKom, M.IKom yang juga Manager Pemberitaan LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Juga hadir melalui link zoom Koordinator Urusan Peluang Usaha Elok Melati, SH, yang juga Dirut LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Anggota Bidang Pengembangan Program Aji Wahyudi, S.Pd yang juga Dirut LPPL Radio Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan Tim Ahli dari Rumah Perubahan Yogyakarta Darmanto.(riz)
Facebook Comments