Kontributor : LPPL Suara Kota Mataram NTB

indonesiapersada.id I Mataram - Pemerintah Kota Mataram menggelar upacara bendera memperingati deti-detik Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Selasa (17/08/2021) di Mataram. 

Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 wita berlangsung penuh khidmat, walaupun terbatas di masa pandemi. Hadir,  Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat dan lurah se-Kota Mataram.

Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana selaku pemimpin upacara membacakan Pidato Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat, menyampaikan perlunya menghadapi virus Covid-19 sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena saat ini perang yang dihadapi adalah perang yang tidak terlihat, yakni melawan pandemi Covid-19. 

Pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan aspek kehidupan lainnya.

Namun, disisi lain, dengan adanya wabah ini telah mendorong banyak pihak untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan kerja keras, para pakar menemukan vaksin, serta merekomendasikan penerapan protokol kesehatan, sebagai solusi yang terbukti mujarab untuk menghadapi wabah ini.

Meski demikian, hadirnya ancaman baru berupa varian-varian dari virus corona ini, harus menjadi alarm bagi kita untuk lebih berhati-hati dan mawas diri, sembari tetap disiplin dalam menerapkan aturan protokol kesehatan yang berlaku, demi keselamatan bersama.

Di akhir sambutan Gubernur NTB menekankan agar pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan menggalang rasa kebersamaan untuk berperang melawan Covid-19. 

Terlebih dengan mengedepankan spirit optimsime, saling bergandengan tangan, dan bergotong royong sebagai kekuatan dalam menghahadai wabah ini. 

Dan saat ini, NTB adalah daerah yang dinilai berhasil dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Keberhasilan ini dipandang Gubernur sebagai berkat kebersamaan, kerjasama, gotong royong, dan kekompakan yang luar biasa dalam forum komunikasi pimpinan daerah. Antara pemerintah daerah, TNI, POLRI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat. (*)