Berdasarkan data penerimaan PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (KPLPU), dari 746 Penyelenggara Pos, masih terdapat 101 penyelenggara yang belum melaksanakan pembayaran kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal tahun buku 2020.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan:

• Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 5 April 2021 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal,
• Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 2 Juni 2021 perihal Surat Teguran Pertama Pembayaran Kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal,
• Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 5 Juli 2021 perihal Surat Teguran kedua Pembayaran Kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, serta
• Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 19 Agustus 2021 perihal Surat Teguran Ketiga Pembayaran Kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Buku 2020

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kominfo meminta para Penyelenggara Pos yang belum melaksanakan kewajiban Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (daftar perusahaan terlampir) agar segera melaksanakan kewajibannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratifpencabutan izin penyelenggaraan. 

Apabila penyelenggara sudah melakukan pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Buku 2020, mohon dapat melakukan klarifikasi ke TIM KPLPU Dito Ari Wicaksono (0857-2818-1567), Ari Ismanto (0898-0577-913) Hedi (0877-8116-5414)dan bukti pembayaran mohon dapat segera dikirimkan ke alamat https://ditdal.kominfo.go.id/pos dan surat teguran ketiga pembayaran tersebut dapat diabaikan.