PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEBANGSAAN

Keterangan Gambar : Ilustrasi rakyat Papua mengikuti pesta demokrasi Pemilihan Umum.* (foto : dok. bbc.com)


Opini oleh: Suhendra Mulia, M.Si (Humas Madya LIPI)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi (suara.com, 2020), 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan, serta 81.626 setingkat desa. Selain tentang teritori, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa di setiap daerah yang tersebar di 17.504 pulau. Adapun total luas wilayah Indonesia saat ini adalah 5.180.083 km2 yang mencakup daratan dan lautan.

Dari 34 Provinsi di Indonesia ada 5 provinsi yang memiliki status berbeda yakni mempunyai otonomi khusus. Provinsi tersebut memiliki hak istimewa dan tingkat otonominya lebih tinggi dari yang lainnya. Provinsi yang dimaksud antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Papua ibukotanya Jayapura dan Papua Barat dengan ibukota Manokwari. Provinsi Papua (kompaspedia.kompas.id, 2020) merupakan daerah yang memiliki wilayah paling luas dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Ketika itu, provinsi ini dikenal dengan nama Irian Barat.

Kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto. Kemudian perubahan Irian Jaya kembali menggunakan nama Papua lagi ditetapkan oleh Presiden Abdurahman Wahid setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Perubahan nama Irian Jaya kembali menjadi Papua bermula dari aspirasi masyarakat yang menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua seperti tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua.

Seiring perjalanan waktu, pada tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.

Hari jadi Provinsi Papua ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2016. Dengan luas 316.552,6 kilometer persegi, Provinsi Papua dihuni oleh 4,3 juta jiwa menurut sensus penduduk terbaru 2020. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 576 kecamatan, dan 5.549 desa/kelurahan.

Papua Barat atau Irian Jaya Barat (id.wikipedia.org, 2021) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wondiwoi, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibukota provinsi ini terletak di Manokwari dengan kota terbesarnya di Sorong. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Pada awalnya pembentukan provinsi ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga implementasi dari pemekaran ini baru dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Walaupun pada 11 November 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaan provinsi ini dinyatakan tetap sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat.

Negara atau pemerintah menjamin hak-hak masyarakat Papua, hal ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang manyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya-LIPI Dedi S. Adhuri, pemerintah menegaskan dengan kemungkinan pada orang-orang yang mendapatkan posisi marginal. Komunitas adat dan hak-haknya itu bukan hanya untuk memenuhi hak komunitas tetapi kebutuhan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik. Pembangunan yang participative, berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan dengan menegosiakan berbagai kepentingan dan mensinergikan berbagai macam pengetahuan (modern maupun traditional).

Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat Papua adalah sebuah keniscayaan. Adanya marginalisasi masyarakat adat, kerusakan lingkungan akibat pembangunan dari modernisasi. Pengakuan itu bukan hanya sekedar memberikan hak konstitusional Orang Papua tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan meningkatkan praktek-praktek pengelolaan SDA tradisional. Adopsi pemikiran alternatif ini mengharuskan perubahan kerja-kerja pembangunan yang selama ini top-down ke arah participatrory dan kolaborasi (yang sesungguhnya).

Sedangkan Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Mardyanto Wahyu menyampaikan, ada beberapa negara menyelesaikan konflik internalnya dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Indonesia memiliki khas yang berbeda terkait penyelesaian konflik, seperti di aceh dimana pemerintahan lokal diberikan kewenangan pengelolaan daerahnya dan sampai saat ini berjalan dengan relatif stabil.

Mardyanto mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap daerah konflik antara lain; penguatan identitas etnik dan kepentinggan kelompok dominan di tingkat lokal, diskriminasi kebijakan oleh kelompok dominan terhadap etnis lain, dan mobilisasi kelompok etnik untuk terlibat dalam konflik dan separatisme.

Legitimasi masyarakat Papua sudah menipis terhadap pemerintah, tetapi ada perbaikan yang bisa diupayakan seperti; Pelibatan aktivis di politik dan pemerintahan, Penghormatan dan akomodasi nilai, budaya, dan kebutuhan lokal melalui pengembangan lembaga (organisasi dan aturan) dengan karakter lokal, dan Pemberdayaan ekonomi lokal.

Masyarakat Papua menghendaki untuk melakukan revisi UU Nomor 21 tahun 2001, dan pemerintah hendaknya melihat problem pelembagaan ini secara utuh sehingga dapat melihat secara komprehensif juga persoalan ideologi dan politik di dalam implementasi Otsus daripada hanya melihat persoalan administrasi. Upaya perbaikan perlu dilakukan dengan pendekatan de - liberasi adaptif dan bukan parsial eksklusif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.*

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.