MENDAGRI: PEJABAT FUNGSIONAL JANGAN JADI PENGANGGURAN TERSELUBUNG

Keterangan Gambar : Mendagri Tito Karnavian menyerahkan SK secara simbolis kepada salah satu dari 808 pejabat fungsional Kemendagri yang dilantik pada Rabu (30/12) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.* (foto: Puspen Kemendagri)


indonesiapersada.id – Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, para pejabat fungsional jangan sampai menjadi pengangguran terselubung. Sebaliknya, pejabat fungsional harus produktif. Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian, dalam sambutannya saat melantik 808 pejabat fungsional Kemendagri, Rabu (30/12), di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Tito menjelaskan,  bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dijadikan peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki daya saing di tingkat global. Salah satunya  adalah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Nomor satu kuncinya adalah SDM. Bapak Presiden Jokowi sangat memahami itu, maka salah satu visi beliau (adalah) membangun SDM, yang didukung oleh pendidikan dan kesehatan," kata Mendagri Tito.

Sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan program prioritas pemerintah yang menitikberatkan pada pembangunan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Seperti melalui program pendidikan ada Kartu Indonesia Pintar, belajar gratis sampai dengan SMA, setelah itu disalurkan melalui lembaga-lembaga untuk diberikan beasiswa.

Pembangunan SDM menjadi kunci keberhasilan sebuah negara. Mendagri mencontohkan Singapura. Sumber daya alamnya terbatas, namun mampu menjadi pusat ekonomi. Sebaliknya, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam melimpah. Sawah yang luas, laut yang luas, gunung, dan sumber daya alam yang lain.

Sedangkan Singapura yang tidak punya apa-apa bisa berkembang menjadi pusat ekonomi Asia Pasifik karena mencetak warganya menjadi SDM unggul. Karena itulah ia menegaskan pentingnya program pendidikan dan kesehatan yang betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat

Mendagri juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo secara spesifik memperhatikan soal stunting, sehingga urusan kesehatan dan pendidikan masuk pada urusan pemerintahan yang wajib, konkuren. Pelaksaannya jangan hanya sent atau sal ada program, tapi harus delivered program pendidikan dan kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat

Selain itu, jangan sampai bonus demografi tak menjadi bencana demografi. Oleh karenanya peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan di berbagai sektor. Salah satunya melalui pelantikan pejabat fungsional yang tak hanya dapat dimaknai sebagi seremonial belaka.*(rit’z)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.

Slot Gacor