KEUANGAN PAPUA MASIH TERGANTUNG PEMERINTAH PUSAT

Keterangan Gambar : Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, Komarudin Watubun, SH, MH, berkunjung ke Kabupaten Mimika, Selasa (2/3/2021), dalam rangka reses menjaring aspirasi warga termasuk tentang Otonomi Khusus Papua.* (rpm for IP)


Kontributor: LPPL Radio Publik Mimika Papua

INDONESIAPERSADA.ID – TIMIKA: Undang – Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua Jilid II masih diperlukan karena seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua masih tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan legislator PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun, SH, MH, Selasa (2/3/2021), kepada wartawan termasuk Reporter Radio Publik Mimika di Timika.

Kedatangan anggota Komisi II DPR RI di Kabupaten Mimika tersebut dalam rangka masa reses untuk menjaring aspirasi warga. Salah satunya terkait revisi terbatas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang akan habis masa berlakunya Desember 2021 mendatang. Undang Undang tersebut, selain mengatur tentang otonomi khusus juga mengatur tentang pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua.

Komarudin mengatakan, saat ini DPR RI sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Otsus Papua Jilid II. Isue tersebut hingga sekarang masih terus menuai pro dan kontra di kalangan sesama warga Papua sendiri. Menurutnya, melalui UU Otsus Papua Jilid II nantinya orang asli Papua semakin diuntungkan.

“Revisi Pasal 34 menyangkut keuangan, terdapat kenaikan dana Otsus. Jika sebelumnya hanya dialokasikan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, melalui revisi tersebut nantinya aka nada kenaikan 0,5% menjadi 2,5% dari DAU nasional. Belum lagi, 29 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Papua mayoritas APBD – nya juga masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat,” terang Komarudin.

Lebih lanjut Komarudin mengatakan, keberpihakan pemerintah pada percepatan pembangunan di Papua lainnya juga terdapat pada pasal 76 UU Otsus Papua tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru. Menurutnya, pemekaran daerah akan mempermudah banyak hal bagi warga di Papua.

Terlepas dari adanya penolakan warga, namun faktanya di lapangan pemekaran berdampak pada kemajuan daerah, lebih banyak bantuan pemerintah yang menyentuh kebutuhan warga di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Hasil dari reses ini akan dibawanya untuk menjadi bahan pertimbangan keputusan di tingkat nasional terkait perpanjangan Otsus Papua.* (rpm for IP)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.