editor : rahadio

indonesiapersada.id I LABUAN BAJO - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya manajemen pengelolaan air dalam menghadapi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. 

Menurut Dwikorita, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario dari yang paling risiko rendah hingga skenario terburuk dengan risiko yang sangat tinggi. Pasalnya, pola cuaca ekstrem di Indonesia saat ini jauh lebih sering terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

“Fenomena siklon bisa dikatakan sangat jarang terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia. Namun, selama 10 tahun terakhir kejadian siklon tropis semakin sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim adalah benar-benar nyata,” papar Dwikorita dalam seminar bertema “Water Resource Management in Responding of La-Nina Phenomenon” di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini.

“Biasanya Indonesia hanya terkena bagian ekornya siklon saja, tapi sekarang justru bibit siklon tersebut muncul dan terbentuk di wilayah Indonesia. Terakhir, Siklon Tropis Seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 lalu,” tambah dia. 

Dwikorita mengatakan bahwa saat terjadi cuaca ekstrem akibat La Nina maupun siklon tropis, debit air akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini semakin diperparah dengan periode hujan yang terus berubah dari tahun ke tahun sejak adanya perubahan iklim akibat pemanasan global.

Ketidaksesuaian kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi tingginya curah hujan inilah, kata dia, yang lantas membuat air meluap dan meluber tidak terkendali sehingga menimbulkan bencana banjir. Ditambah, pola hidup masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan sehingga membuat sungai semakin dangkal dan penuh sesak sampah. 

“Manajemen air dari hal kecil, seperti irigasi di desa dan perkotaan hingga waduk penampung air yang dimiliki Indonesia saat ini sejatinya sudah bagus, hanya saja perubahan iklim membuat semuanya menjadi berbeda,” imbuhnya. 

Dwikorita menyebut bahwa saluran irigasi, sungai hingga waduk tidak siap dan belum dirancang dalam menghadapi pola cuaca ekstrem saat perubahan ikllim. Karenanya, BMKG mendorong agar manajemen pengelolaan air di Indonesia juga turut mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan pola perubahan iklim yang ada. 

Sementara itu, Dwikorita menjelaskan bahwa menurut   data BMKG, fenomena anomali iklim La Nina - El Nino memiliki pola kejadian yang berulang. Dampak dari perubahan iklim membuat periode ulang fenomena anomali tersebut makin pendek dan makin sering kejadiannya. Sebelum tahun 1980, periode ulang La Nina - El Nino 5 sampai 7 tahun, namun sejak 1980 periode ulang menjadi 2 sampai 3 tahun. La Nina di akhir tahun 2021 hingga Maret/April 2022 dapat berdampak pada peningkatan kejadian ekstreem, dan diprediksi.curah hujan bulanan dapat meningkat sebesar 20% hingga 70% di atas normalnya. Hal tersebut  selanjutnya dapat memicu peningkatan debit air permukaan dalam satu waktu di satu daerah.

Untuk menghadapi fenomena cuaca esktrem, lanjut Dwikorita, BMKG telah memutakhirkan sistem peringatan dini di berbagai daerah. BMKG menyediakan Early Warning System terkait bahaya hidrometeorologi. Pertama, Meteorological Early Warning System yang mampu mendeteksi sistem prakiraan cuaca, Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) atau pusat peringatan dini terhadap badai tropis. Kemudian juga telah dikembangkan sistem peringatan dini perubahan iklim yang mampu memberikan Peringatan Dini Iklim Ekstrem, termasuk Peringatan Dini Kekeringan dan Karhutla.

BMKG juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memperkuat sistem diteksi dini, di antaranya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Atas sinergi tersebut, BMKG mengaplikasikan SIH3 atau Sistem Informasi Hydrometeorology, hydrogeology dan hydrology, sehingga data curah hujan dari BMKG secara otomatis dapat diakses oleh Kementerian PUPR dan Badan Geologi, untuk diolah lanjut oleh kedua Kementerian dan Lembaga tersebut utk menyiapkan Peringatan Dini Banjir, Banjir Lahar, Longsor atau Banjir Bandang.

SIH3 sendiri adalah Portal Informasi Manajemen Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Indonesia, di mana pengelolaan hidrologi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hidrometeorologi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan hidrogeologi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pekerjaan rumah kami (BMKG-red) adalah terus mengupdate kualitas sajian data dan informasi yang disajikan kepada publik, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (*)