indonesiapersada.id - Jakarta: Kepala Daerah selaku ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) diminta untuk memanfaatkan keberadaan forum tersebut. Harapannya agar terbangun kekompakan dan sinergisitas dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah. Termasuk saat penanganan pandemi Covid-19.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberi laporan pada Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021 secara virtual, Senin (17/5/2021), di Istana Negara Jakarta.

Mendagri menekankankan, hal - hal yang berulang-ulang telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda pada saat rapat koordinasi sebelumnya. Seperti saat sebelumnya rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Perekonomian yang melibatkan kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan para gubernur.

Isinya terkait evaluasi dan update data situasi dan memberikan arahan bagi jajaran daerah, untuk mengevaluasi PPKM sebelumnya dan membahas apa substansi PPKM di tahap berikutnya. Ada dua hal yang kembali ditekankan oleh Mendagri dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo.

Pertama, tentang empat indikator pengendali pandemi Covid-19 harus menjadi menu sarapan pagi bagi seluruh kepala daerah dan Forkompimda. Meliputi tren angka positif atau positive rate yang harus diupayakan turun kurvanya. Kemudian angka kesembuhan atau recovery rate yang harus naik.

Selanjutnya adalah tentang angka kematian atau fatality rate yang harus terus menurun. Dan angka ketersediaan tempat tidur pasien Covid-19 atau  Bed Occupancy Ratio (BOR) yang harus di bawah 50%.

“Oleh karenanya, penanganan Covid-19 memerlukan kebersamaan lintas stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat,” tegas Tito.

Kedua, Kepala Daerah sebagai pimpinan Forkopimda atau forum komunikasi pimpinan daerah agar benar-benar memanfaatkan forum tersebut. Sesama Forkompimda harus kompak dan bersinergi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah. Penanganan krisis mutlak memerlukan kebersamaan banyak stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat atau social control.

Sampai saat ini, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dinilai mampu mengendalikan laju pandemi. Kendati demikian, semua pihak perlu tetap waspada karena kondisi begitu dinamis karena kondisi Indonesia dapat dipengaruhi oleh situasi negara lain.

“Situasi negara lain dapat berpengaruh terhadap negara kita, dan situasi di suatu daerah dalam negara kita dapat berpengaruh terhadap daerah lain,” kata Tito lagi.

Tito Karnavian menambahkan, Kemendagri bersama Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah setiap minggu melakukan rapat koordinasi. Fokusnya pada evaluasi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan memperbarui situasi terkini di daerah.

“Strategi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disempurnakan dengan PPKM skala mikro efektif menekan laju pandemi,” pungkas Tito.* (rit’z)