Sejak dimulai pada 14 Juli 2025, program yang menjadi bagian dari quick win Presiden Prabowo Subianto ini sudah memeriksa sedikitnya 7.300 siswa di 72 Sekolah Rakyat.

indonesiapersada.id, Jakarta-  Pagi itu, suasana di halaman Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Cipayung, tampak berbeda. Sejumlah tenaga kesehatan lengkap dengan jas putih dan peralatan medis bergerak sigap memeriksa satu per satu siswa. Ada yang sedang ditimbang berat badannya, ada pula yang mengantre untuk pemeriksaan mata, gigi hingga tes darah. Di sudut lain, terlihat seorang siswi SMP tersenyum malu ketika giginya diperiksa dokter gigi. 

Inilah wajah nyata Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini menyasar para pelajar, mulai dari SD hingga SMA, bahkan anak-anak yang tidak lagi bersekolah.

Sejak dimulai pada 14 Juli 2025, program yang menjadi bagian dari quick win Presiden Prabowo Subianto ini sudah memeriksa sedikitnya 7.300 siswa di 72 Sekolah Rakyat. Hasil awalnya cukup mengejutkan: banyak anak mengalami gangguan kesehatan yang sebelumnya tak terdeteksi.

“Dari data sementara di tiga Sekolah Rakyat dengan total 355 siswa, sebanyak 52,11 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Temuan terbanyak adalah karies gigi sebesar 42,8 persen, diikuti gangguan penglihatan 21,9 persen, gizi kurang 13,8 persen, prahipertensi 11,5 persen, anemia 10 persen, hipertensi 9,8 persen, pradiabetes 5,6 persen, dan risiko gangguan jiwa 1,9 persen,” jelas Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, Lovely Daisy, dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Program CKG tidak sekadar memeriksa kesehatan fisik. Daisy menjelaskan bahwa skrining ini adalah langkah awal untuk melihat potensi masalah kesehatan anak sejak dini, sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi penyakit serius. “Kita bisa mendeteksi anemia, diabetes, atau penyakit jantung lebih cepat. Jika ada indikasi talasemia, misalnya, kita bisa segera merujuk anak ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,” ujarnya.

Di balik angka-angka tersebut, ada kisah nyata tentang anak-anak yang kini mendapatkan perhatian lebih. Rini (14), siswi SMP di Jakarta Timur, mengaku baru tahu bahwa dirinya mengalami gangguan penglihatan setelah ikut CKG. “Saya kira mata saya cuma lelah karena sering main gawai. Tetapi setelah diperiksa, ternyata saya butuh kacamata,” katanya dengan nada lega.

Cakupan Cek Kesehatan di Sekolah

Jenis pemeriksaan dalam program ini sangat beragam. Selain status gizi, kebugaran, tekanan darah, kesehatan gigi, mata, telinga, kesehatan jiwa, tuberkulosis (TBC), hepatitis B dan C, serta reproduksi, ada juga pemeriksaan khusus sesuai jenjang pendidikan. Misalnya, cek gula darah untuk siswa kelas 7 SMP, skrining anemia remaja putri di kelas 10 SMA hingga pemeriksaan talasemia.

“Kesehatan reproduksi khusus diberikan kepada siswa putri kelas 4-6 SD, termasuk edukasi soal kebersihan diri dan kesehatan menstruasi,” tambah Daisy.

Adapun program CKG berjalan beririsan dengan konsep Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Selain pendidikan berkualitas, kesehatan anak juga menjadi fokus utama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG adalah upaya memastikan seluruh siswa dalam kondisi sehat selama masa belajar.

“Saya memastikan semua siswa sehat jangan sampai sakit sampai selesai. Kalau ada penyakit menular, langsung kita obati atau dikarantina sebentar sebelum mereka kembali belajar,” kata Budi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menambahkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya memberi fasilitas belajar, tetapi juga tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, dan bahkan perangkat pendukung seperti laptop. “Pendidikan dan kesehatan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya harus kita pastikan berjalan seimbang,” ujarnya.

Menjangkau Anak Putus Sekolah

Tak hanya siswa di sekolah formal, anak-anak yang putus sekolah juga menjadi sasaran. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, menargetkan 1,99 juta anak usia 7-17 tahun, termasuk yang tidak lagi mengakses pendidikan formal, untuk mendapatkan layanan CKG. “Kami sudah menyiapkan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari APBN maupun APBD,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati.

Mulai Agustus 2025, program ini  akan dilanjutkan di sekolah negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pendataan juga dilakukan untuk anak-anak putus sekolah, anak jalanan, dengan pendekatan khusus. Apakah mereka akan didaftarkan di Sekolah Rakyat atau dibina dahulu di Balai Dinas Sosial.

Program ini diawali di Sekolah Rakyat Sentra Handayani (Cipayung) dan Pusat Pendidikan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Cilandak. Ke depan, pemeriksaan akan merambah madrasah, pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Untuk penanganan lanjutan, Kemenkes mendorong peserta CKG memiliki BPJS Kesehatan aktif agar pengobatan tetap gratis. Sri Puji Wahyuni, Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DKI Jakarta, menyebut skrining dilakukan setahun sekali. “Kalau hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti, anak dan orang tua tidak perlu khawatir biaya asalkan BPJS aktif,” jelasnya.

Menyikapi keluhan publik adanya perbedaan jenis pemeriksaan di beberapa Puskesmas, Lovely Daisy menerangkan bahwa Kemenkes sebenarnya sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) soal jenis pemeriksaan kesehatan kepada petugas Puskesmas. "Kami sudah melakukan sosialisasi baik untuk pemeriksaan di sekolah maupun puskesmas dan itu selalu kita monitor," jelasnya.

Hingga pertengahan Juli 2025, program CKG sudah menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat umum. Dengan target 53,8 juta pelajar di seluruh Indonesia, program ini menjadi salah satu skrining kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai program ini adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. “Sekolah Rakyat dengan dukungan CKG adalah laboratorium masa depan. Kita sedang membentuk generasi unggul yang sehat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global,” ucapnya.