Kontributor : LPPL Gema Soedirman Purbalingga Jateng

indonesiapersada.id I purbalingga - Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten Purbalingga. Pemerintah kabupaten (pemkab) Purblingga membangun sinergitas dan kolaborasi dengan jajaran aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Purbalingga.

“Saya tekankan kepada rekan-rekan OPD agar komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dikedepankan. Segala sesuatu kita jalankan harus betul-betul sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” ujar Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat membuka acara penerangan hukum di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, Selasa (10/8).

Bupati Tiwi mengatakan, Kabupaten Purbalingga telah mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Purbalingga juga membuat rencana aksi terkait 8 area intervensi KPK di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Termasuk optimalisasi pengawasan internal oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga berada pada level 3.

“Sinergi dengan Kejaksaan Negeri ditandai dengan MoU terkait pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara. Ada 167 desa dan 10 OPD yang telah melakukan pendampingan,” jelas Bupati Tiwi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Revanda Sitepu, SH, MH mengatakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan rule model dari pimpinan OPD.  Menurutnya, pencegahan tipikor sedikitnya dibutuhkan dua elemen yang kuat yakni pimpinan yang aktif dan tidak masa bodo serta adanya pengawasan.

“Kalau kepalanya saja acuh atau masa bodo pasti dibawahnya akan bermain. Apalagi jika ada kelemahan system dan pengawasan,” katanya.

Terkait pendampingan hukum, pihaknya  mengingatkan perlunya keterbukaan setiap pemohon pendampingan atau kepala OPD. Karena jika tidak ada keterbukaan, maka jaksa pengacara negara tidak akan bisa bekerja.
“Jika menginginkan pendampingan hukum, maka masalah-masalah yang ada dilapangan tolong beritahukan kami. Jangan menunggu masalah itu muncul ke permukaan. Kalau tidak ada keterbukaan, pendampingan bisa diputuskan,” kata Revan.

Kajari menambahkan, kedepannya jika ada permohonan pendampingan,pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. Karena menurutnya, tidak semua permohonan pendampingan hukum akan diberikan, tergantung dengan prioritas kegiatan yang benar-benar membutuhkan pendampingan.

“Jika nanti ada permohonan pendampingan yang kami tolak, jangan berkecil hati. Karena kami masih terbuka untuk diminta pendapat. Tidak akan lepas tangan karena tugas kejaksaan membantu dan mendukung program pembangunan kepala daerah,” katanya.

Quote:
Berita Indonesia Live (BILive) adalah program siaran berita serentak persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID) setiap Senin hingga Jum’at pukul 14.00 WIB/ 15.00 WITA/ 16.00 WIT yang menyajikan berita – berita aktual dari seluruh Indonesia dan dilaporkan langsung oleh Reporter LPPL anggota INDONESIAPERSADA.ID, salah satunya adalah LPPL Radio Gema Soedirman FM milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.