indonesiapersada.id | Nganjuk   – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tidak akan menaikkan tarif pajak, termasuk tidak akan menerapkan denda keterlambatan pembayaran, untuk tahun ini.

Kebijakan ini diambil Pemkab Nganjuk sebagai respons terhadap kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Bupati Marhaen Djumadi menjelaskan bahwa untuk menjaga pendapatan asli daerah (PAD) di tengah keputusan tidak menaikkan pajak, pemerintah daerah akan berfokus pada strategi lain, yaitu mengoptimalkan retribusi daerah.

Ia menyebutkan masih banyak potensi di berbagai sektor yang belum tergarap maksimal dan dapat menjadi sumber pendapatan baru.

"Kan pajak tidak ada kenaikan dan juga tidak ada denda. Karena kondisi ekonomi yang hampir dialami semua daerah, maka caranya adalah kita diversifikasi, termasuk retribusi yang kita bisa intensifkan," jelasnya.

Selain tidak menaikkan tarif pajak, Bupati juga menegaskan bahwa tidak akan ada denda bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak daerah. Kebijakan ini dibuat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

"Kami membuat kebijakan tidak ada denda. Maka nanti keterlambatan bayar ya tidak ada denda karena kondisi ekonomi," ucapnya.

Keputusan ini menjadi pembeda dengan kebijakan yang diambil pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kenaikan tersebut saat itu dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk, Bambang Cahyono, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional. [**]