Editor : Rahadio

indonesiapersada.id - Malang: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Sekolah Lapang Gempa bumi (SLG) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 8-9 Juni 2021. SLG digelar dengan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan SLG yang digelar di Kabupaten Malang sebagai bentuk respon kerawanan gempa dan tsunami di wilayah ini. Gempabumi di wilayah ini, kata dia, dipengaruhi keberadaan sesar lokal di antaranya, Sesar Waru, Sesar Blumbang, Sesar Surabaya, dan lain-lainnya.

Menurut Dwikorita, gerakan-gerakan mandiri untuk masyarakat menjadi sangat penting. Misalnya dengan pelatihan dan membuat peta bahaya tsunami. Dwikorita juga mengajak masyarakat secara bersama-sama menyusun rencana kedaruratan. Terutama generasi milenia untuk menyusun rencana kedaruratan ini.

“Rencana kedaruratan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa, termasuk lansia. Maksudnya ada lansia, ada wanita hamil, ada kaum difabel,” kata dia.

“Jadi poinnya itu harus disiapkan, siapa pun pemimpinnya mohon di desa, dusun, jangan berubah, itu jadikan budaya, jangan tergantung siapa yang memimpin,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik Gatot Subroto mengakui kerawanan gempa dan tsunami di wilayahnya. Dia menyebut hampir semua pantai di Kabupaten Malang rawan terhadap tsunami.

“Untuk itu kami meminta Stasiun Geofisika Malang untuk tidak direlokasi karena pihak Pemkab sudah menyiapkan lahan,” ucap Didik.

Blitar Gunakan Sistem Dasawisma

Selain Kabupaten Malang, Dwikorita juga mengunjungi Kabupaten Blitar. Dwikorita membahas tentang potensi, risiko dan mitigasi bencana di kawasan Pantai Selatan Jawa, termasuk Blitar dengan Bupati Blitar, Rini Syarifah.

Dwikorita memaparkan potensi tsunami di Pantai Tambakrejo, Blitar, Jawa Timur. Dalam kegiatan itu, dia mengajak berbagai pemangku kepentingan seperti unsur pemerintah daerah, otoritas penanggulangan bencana, masyarakat, dan lainnya untuk menilik secara langsung jalur evakuasi.

Dwikorita mengatakan terdapat potensi gempa bumi di sekitar Tambakrejo, Blitar, dengan magnitudo 8,7. Potensi tersebut didapatkan dari kajian para pakar yang tergabung dalam Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) pada tahun 2017, serta kajian oleh ITB bersama BMKG pada tahun 2020. Hasil kajian ilmiah tersebut kemudian diolah lanjut oleh BMKG sebagai skenario terburuk, untuk menyusun Peta Potensi Bahaya Tsunami di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur. Peta tersebut diperlukan sebagai dasar acuan untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasinya, untuk pengurangan risiko korban jiwa dan kerusakan. 

"Kemungkinan terburuk tsunami berpotensi terjadi dengan ketinggian gelombang yang tidak seragam di sepanjang pantai selatan Jawa Timur. Misalnya ketinggian gelombang 18 meter di Pantai Tambakrejo Blitar ini," kata dia.

Mendengar paparan itu, Bupati Rini siap melaksanakan instruksi pusat terkait dengan mitigasi bencana. “Jadi, saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi mitigasi kepada masyarakat. Jika nantinya terjadi gempa, warga tidak lagi panik melainkan langsung menuju ke titik evakuasi," kata Rini.

Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Achmad Cholik, mengatakan pihaknya menyiapkan sistem mitigasi bencana di Pantai Tambakrejo, Blitar, dengan mengadopsi sistem klaster Dasawisma, 10 rumah, yang biasa diterapkan Posyandu dan PKK.

“Ini akan membuat evakuasi dilakukan secepat mungkin, yang jalan kaki akan kita arahkan ke pesanggrahan. Langkah percepatan evakuasi yang biasa dilakukan kalangan ibu-ibu ini harus kita perhatikan. Kita tidak bisa melupakan desa darurat ini justru ibu-ibu yang paling tangguh. Kita manfaatkan dasawismanya ini untuk mengorganisir anggota keluarganya," kata Achmad.
(de)