editor : Rahadio
indonesiapersada.id I JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas membahas sasaran dan strategi mencapai tingkat Nilai Tukar Petani (NTP) per Subsektor Pertanian, Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Subsektor Perikanan, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2021-2024. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 bertema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, terdapat 10 tema utama, salah satunya adalah peningkatan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator utama antara lain Skor Pola Pangan Harapan 92,8, ketersediaan beras 44 juta ton, ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton, nilai tambah tenaga kerja pertanian 54,3 juta rupiah/orang/tahun, NTP 103-105, serta NTN 102-105. “Bapak Presiden telah menanyakan ke kami, sasaran pembangunan itu sebaiknya dikejar sampai seberapa, kegiatannya apa saja, apakah akan ditentukan sendiri oleh Bappenas, dan lain-lain. Kalau anggaran terbatas, silakan digunakan sebaik-sebaiknya. Saya cerita ke Presiden, dari anggaran 900-an triliun itu, 300-an ratus triliun untuk belanja operasional, 600-an triliun untuk non operasional. Dari non operasional itu, sekitar 400-an triliun untuk belanja modal yang sifatnya prioritas, 200-an triliun untuk non operasional. Karena itu, kita membutuhkan masukan yang tepat terkait nilai tukar petani dan nelayan,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Rektor IPB Arif Satria, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Untuk mencapai target NTP yang merepresentasikan peningkatan kesejahteraan petani ini, pemerintah mengerahkan strategi jalur ganda, meliputi pertama, penurunan biaya produksi usaha tani dengan program padat karya, dukungan intensif sarana produksi, mekanisasi pertanian, dukungan efisiensi produksi pertanian, dukungan jaminan program sosial bagi keluarga petani, mencakup aspek pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, meningkatkan akses pasar dan distribusi produk pertanian, maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi petani dan membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen dan konsumen, meliputi pasar lelang dan sistem resi gudang. Sementara itu, beberapa upaya pemerintah dalam rangka peningkatan NTN antara lain pengadaan kapal perikanan dan alat tangkap, peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, penguatan kelembagaan nelayan termasuk pengembangan korporasi nelayan, perlindungan bagi nelayan, mencakup asuransi nelayan dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta sarana penyimpanan ikan dan pengembangan pasar perikanan.

Strategi utama kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan dalam RKP 2022 adalah sinkronisasi dan harmonisasi melalui pertama, jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan ketepatan input/sarana/prasarana produksi pertanian. Kedua, pembentukan korporasi petani dan nelayan. Ketiga, pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, antara lain Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate). Keempat, membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen-konsumen, terutama kesejahteraan petani, misal pasar lelang, sistem resi gudang, efisiensi distribusi, penguatan konektivitas dan logistik pangan. Kelima, literasi/adopsi digital, pertanian presisi dan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok daring. Keenam, efisiensi biaya produksi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian, antara lain infrastruktur wilayah dan pengolahan primer. Ketujuh, jaminan program sosial (pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya) bagi rumah tangga tani miskin. Terkait GRK yang menjadi bagian penting Pembangunan Rendah Karbon (PRK), proyeksi penurunan emisi GRK diperkirakan kembali back on track pada 2022, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebesar 27,3 persen pada 2024 dan sejalan dengan trajectory penurunan emisi GRK sesuai dengan target Paris Agreement di 2030 sebesar 29 persen. “PRK menjadi prioritas Indonesia untuk menghindari rebound emisi GRK, terutama transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Setiap kementerian/kembaga harus mengalokasikan anggaran bagi kegiatan PRK untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan,” tutup Menteri Suharso. (de)