ASN PEMKOT BLITAR, SILAHKAN MUDIK JIKA INGIN TURUN JABATAN

Keterangan Gambar : Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Blitar saat Ikrar Netralitas ASN dalam Pilwali Kota Blitar tahun 2020 lalu. Sanksi penurunan jabatan menanti bagi seluruh ASN Pemkot Blitar yang nekat mudik Lebaran.* (foto: mahardhika for IP)


Kontributor: LPPL Radio Mahardhika FM Kota Blitar Jatim

indonesiapersada.id – Blitar Kota: Sanksi turun jabatan menunggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Blitar yang nekat mudik Lebaran 1442 H. Sanksi tersebut tidaklah main – main dan akan sungguh – sungguh diterapkan, merujuk perintah Presiden Joko Widodo dan Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2021.

SE tersebut mengatur tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19, terhitung selama delapan hari pada 6 – 13 Mei 2021. Namun untuk di Kota Blitar, larangan tersebut bukan hanya untuk ASN tapi juga diberlakukan untuk seluruh tenaga PTT dan P3K.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto, saat dihubungi dalam telewicara akhir pekan lalu (16/04/2021) mengatakan, seluruh ASN, PTT, dan P3K dilarang mengambil cuti tahunan, mudik, atau perjalanan ke luar daerah dalam kurun waktu tersebut. Cuti hanya diberikan untuk kepentingan cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti – cuti yang sejenis keadaan darurat lainnya.

“Jika ada yang nekat melanggar sanksinya beragam, mulai yang ringan berupa teguran tertulis, hingga penurunan jabatan,” terang Suyoto.

Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi ASN. Dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K bagi tenaga P3K. Dan setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab mengawasi jajarannya masing – masing. Sesama ASN juga bisa melakukan pengawasan.

“Jika mengetahui ada rekan sesama ASN yang melanggar larangan mudik, bisa melaporkan ke BKD,” tambahnya.

Menindaklanjuti SE Menpan RB tentang larangan mudik tersebut, Pemerintah Kota Blitar juga mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 800 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19. SE Wali Kota tersebut telah didistribusikan ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.* (mahardhika for IP)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.