Kontributor: LPPL Radio Publik Mimika Papua

indonesiapersada.id - Mimika: Praktek pungutan liar pada aktifitas penurunan ikan di Pelabuhan Rakyat Poumako menjadi sorotan Komisi B DPRD Kabupaten Mimika. Salah satu anggota Komisi, Tanzil Azharie, saat melakukan Kunjungan Kerja bersama Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Selasa (13/4/2021) siang mengatakan, perihal pungutan liar tersebut sudah mengemuka sejak Pebruari lalu saat anggota DPR RI Yan P. Mandenas melakukan kunjungan yang sama.

“Sudah beberapa kali kunjungan tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan, saat anggota DPR RI Yan Mandenas berkunjung kesini (Pelabuhan Rakyat Poumako – red), masyarakat juga sudah mengadukan soal adanya pungutan liar ini,” kata Tanzil.

Selain pungutan liar, Komisi B DPRD Kabupaten Mimika juga menyoal minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktifitas Pelabuhan Rakyat Poumako. Misalnya dari aktifitas kapal sandar di dermaga dan retribusi sampah. Padahal aktifitas ekonomi di pelabuhan tersebut sangat potensial menjadi sumber PAD untuk menambah kesejahteraan rakyat Mimika.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika Leentje Siwabessy dalam kesempatan yang sama mengatakan akan memecat oknum jajarannya yang ketahuan melakukan pungli. Ia memastikan pihaknya akan melakukan tindakan tegas tersebut.

“Kami akan tindak tegas dengan melakukan pemecatan jika menemukan oknum ketahuan melakukan pungli,” terang Leentje.

Dukungan untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap Pelabuhan Rakyat Poumako agar menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Mimika, juga disampaikan Ketua Komisi Rizal Patadan. Sikap dukungan tersebut antara lain berupa ikut mendorong anggaran pengelolaan pelabuhan sehingga bisa meningkatkan profesionalitas pengelolaan pelabuhan.* (rpm for IP)