indonesiapersada.id – Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA meminta bantuan TNI-Polri untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat sehingga taat menerapkan protokol kesehatan (prokes), terutama aturan-aturan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference yang dipimpin oleh Menko Marves dengan topik “Evaluasi Pembatasan Aktivitas Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19" pada Jumat (15/01/2021).

"Dari data-data yang kami terima masih ada beberapa tempat publik yang membuka di luar jam yang diperkenankan. Nah kami minta back-up dari TNI/Polri," tandas Safrizal.

Lebih lanjut Safrizal mengatakan, Kemendagri mendorong Kepala Satpol PP seluruh Indonesia dan jajarannya untuk menjadi agen perubahan perilaku dan menegakkan kedisiplinan dengan tagline "Jangan Kasih Kendor". Hal itu juga sudah didukung oleh para kepala daerah melalui pembentukan payung hukum yang jelas pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Dalam kesempatan tersebut Safrizal juga melaporkan, dari data-data yang didapat, memang gerakan pendisplinan ini harus terus dilakukan. Perihal dasar hukum penegakan disiplin dari data yang kami peroleh 98 persen daerah telah memiliki Perda dan Perkada penegakan disiplin.

Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan pada aturan-aturan tersebut, Safrizal mengaku membuka ruang untuk menerima masukan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi pada kebijakan-kebijakan tersebut.

Ia juga mengingatkan kembali kepada para stakeholder seperti pengusaha hotel, toko swalayan, dan tempat umum lainnya agar wajib menyediakan tempat mencuci tangan dan mengindahkan prokes lainnya. Yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, pihaknya minta bantuan aparatur keamanan untuk menutup.* (rit’z)