Peningkatan pendapatan petani disebabkan masyarakat perdesaan seringkali memiliki akses terhadap pangan dan produksi lokal yang dapat mengamankan kebutuhan konsumsi minimum mereka.

indonesiapersada.id, Lumajang - Di Dusun Darungan RT 05 RW 08, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Lumajang, wajah Ibu Sayutik (54) tak lagi muram. Rumahnya yang selama ini berdinding bambu rapuh akhirnya mendapat bantuan rehabilitasi melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan senilai Rp12,5 juta yang disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bersama Baznas dan Dinas Sosial menjadi angin segar bagi keluarga Sayutik.

“Rumah ini sudah lama bocor, bahkan lantainya sering becek kalau hujan. Tetapi sekarang saya percaya, hidup kami bisa lebih baik,” kata Sayutik, matanya berkaca-kaca.

Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang hadir menyerahkan bantuan, menegaskan bahwa program RTLH adalah wujud nyata keadilan sosial. “Ini bukan sekadar soal membangun rumah, tetapi mengembalikan martabat warga,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Program RTLH ini menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah. Ketika meninjau langsung kondisi rumah tersebut, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, tak kuasa menyembunyikan keprihatinannya.

"Saya melihat langsung rumah Ibu Sayutik yang benar-benar tidak layak. Program ini hadir agar beliau bisa tinggal di tempat yang lebih aman dan bermartabat," ujarnya saat menyerahkan bantuan perbaikan rumah, Rabu (16/7/2025).

Program RTLH menjadi salah satu prioritas strategis Pemkab Lumajang karena menyentuh langsung dimensi paling dasar dari kesejahteraan, yaitu hak atas hunian yang layak, sehat, dan aman. Pemerintah daerah menargetkan percepatan perbaikan rumah warga miskin secara bertahap dengan pendekatan yang adil dan merata.

Tak pelak, program ini disambut antusias oleh warga sekitar yang langsung terlibat dalam proses awal perbaikan melalui semangat gotong royong. Kehadiran langsung kepala daerah juga menambah semangat dan rasa percaya diri warga penerima manfaat.

Pemkab Lumajang menegaskan bahwa pemulihan kondisi rumah bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal memulihkan harga diri warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

Upaya salah satu kabupaten di Jawa Timur tersebut menunjukkan komitmen daerah untuk mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Bedah rumah tidak layak huni hanya salah satu cara untuk mengangkat derajat keluarga tak mampu. Selain pemberian bantuan sosial berupa sembako secara berkala juga termasuk mendorong kemandirian ekonomi, memberikan beasiswa kepada anak-anak mereka maupun dimasukkan dalam Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebagian besar penduduk miskin memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 12,56 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan yang hanya sekitar 890 ribu orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait jumlah penduduk miskin di Indonesia, termasuk Jawa Timur (Jatim), Jumat (25/7/2025). Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin di Jatim pada Maret 2025 mencapai 3,876 juta jiwa.

Angka tersebut masih menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Urutan kedua dan ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak masing-masing diduduki Jawa Barat (Jabar) dengan 3,654 juta jiwa penduduk miskin, dan Jawa Tengah (Jateng) dengan 3,366 juta jiwa penduduk miskin.

Namun, demikian, BPS Jatim mencatat, jumlah penduduk miskin Jatim mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 17,94 ribu orang.

Kabar baiknya adalah secara agregat kurun waktu setahun terakhir, angka kemiskinan nasional terus menurun.  Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyatakan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta orang merupakan yang terendah dalam dua dekade atau 20 tahun terakhir.

Angka tersebut turun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2024 sejumlah 8,57 persen atau 24,06 juta orang, yang pada rilis BPS Januari 2025 disebut sebagai tingkat kemiskinan terendah sejak data tersebut pertama kali diumumkan pada 1960.

“Nah, angka kemiskinan, di tahun 2025 ini merupakan terendah ya, selama dua dekade terakhir,” kata Ateng Hartono di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Pada tahun 2005, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 15,97 persen dari total penduduk, atau sekitar 35,1 juta jiwa, menurut BPS. Sebanyak 12,4 juta jiwa di antaranya berada di daerah perkotaan dan 22,7 juta jiwa di daerah perdesaan. Bahkan, di 2016 meningkat menjadi 17,75 persen dari total penduduk, atau sekira 39,05 juta jiwa waktu itu.

BPS menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan yang turun 0,31 persen poin menjadi 11,03 persen pada Maret 2025.

Salah satunya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 123,45 serta terdapat kenaikan harga pangan nasional. “Ini menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi ya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Artinya daya tukar petani mengalami peningkatan,” kata Ateng.

Peningkatan pendapatan disebabkan masyarakat perdesaan sering kali memiliki akses terhadap pangan dan produksi lokal yang dapat mengamankan kebutuhan konsumsi minimum mereka. Kenaikan harga pangan juga diperkirakan berkorelasi dengan pendapatan dan NTP petani.

Dari laporan BPS itu juga terungkap selain perdagangan, lapangan usaha pertanian menjadi sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi, yakni dari 40,72 juta orang pada Februari 2024 menjadi 41,6 juta orang pada Februari 2025.

Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk pada Maret 2025 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025.

Pendataan Susenas Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025. Hal ini dikarenakan pada Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadan, yang dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Jumlah sampel Susenas Maret 2025 sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi 514 kabupaten/kota.

Kemiskinan Ekstrem Berkurang

Satu hal, BPS mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang pada Maret 2025, turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September 2024 atau turun 1,18 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.

“Dari sisi persentasenya, penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85 persen atau turun sekitar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024, atau jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang lalu turun 0,41 persen poin,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono.

Secara kategori, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Sedangkan penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah USD2,15 dolar (Purchasing Power Parity tahun 2017) per kapita per hari, mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029. 

Komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap isu pengentasan kemiskinan ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Merujuk Inpres tersebut, pemerintah menetapkan tiga pilar strategi nasional, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat: melalui program bantuan sosial, subsidi pangan, dan layanan pendidikan serta kesehatan gratis; peningkatan pendapatan masyarakat: melalui program padat karya, pemberdayaan ekonomi desa, dan dukungan UMKM; dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan: dengan mengintervensi langsung wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Prasetyo menilai capaian yang disebutkan BPS tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, masyarakat, serta sektor pendidikan dinilai penting untuk mendorong lahirnya lapangan kerja baru dan menumbuhkan wirausaha, terutama di kalangan generasi muda.

Mensesneg menambahkan pemerintah terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta kerja.

“Ini juga pekerjaan rumah yang tidak mudah karena mengubah cara berpikir bahwa kita itu ingin mencari lapangan pekerjaan, ini harus mulai kita juga geser, terutama generasi generasi muda, adik adik, kita mendorong betul menciptakan potensi-potensi supaya sebanyak banyaknya,” ujar Prasetyo.