
Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif Indonesia Persada.id, Putut Yulianto menyerahkan berita acara hasil mukernas ke VII kepada Wasekjen INDONESIA PERSADA ID Rita Zoekarnaen
Ganjar Pranowo Lanjut Pimpin Indonesia Persada.id Hingga 2027, LPPL Bersiap Hadapi Era Digital
INDONESIAPERSADAID | TABALONG, KALIMANTAN SELATAN – Di tengah upaya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) beradaptasi dengan lanskap penyiaran digital, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) VII Indonesia Persada.id di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Sabtu (21/11), menyepakati kesinambungan kepemimpinan dengan mempertahankan Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID) hingga 2027.
Keputusan mempertahankan kepemimpinan ini menjadi fondasi penguatan arah organisasi, sekaligus merumuskan sejumlah langkah strategis untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan LPPL radio dan televisi daerah di seluruh Indonesia.
“Jadi Mukernas ke-7 Indonesia Persada.id ini sebenarnya bisa dibilang menguatkan yang pernah dibahas dan ditetapkan pada mukernas-mukernas sebelumnya, terutama mukernas terakhir di Purworejo 2025. Terutama berkaitan dengan rancangan atau program kerja untuk kepengurusan sampai dengan akhir tahun 2027 nanti, dan semalam sewaktu Ketum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, forum juga menerima dan sepakat untuk mempertahankan Pak Ganjar sebagai Ketum Indonesia Persada.id sampai tahun 2027 nanti,” papar Direktur Eksekutif Indonesia Persada.id, Putut Yulianto, usai memimpin pelaksanaan Mukernas.
Fokus pada SDM dan Siaran Kolaboratif
Forum yang diikuti oleh 48 LPPL radio anggota INDONESIAPERSADA.ID secara daring serta sekitar 100 pimpinan LPPL radio yang hadir langsung di Tabalong ini menyoroti tiga pilar utama: penguatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas siaran, dan penataan administrasi organisasi.
Putut menilai peningkatan kompetensi insan penyiaran menjadi kunci agar LPPL tidak tertinggal di tengah perubahan industri media. Ke depan, agenda peningkatan kapasitas akan diperkuat melalui penyelenggaraan webinar, workshop, serta berbagai program pelatihan untuk mendorong kualitas penyiar, teknisi, dan manajemen LPPL agar makin kompetitif.
Selain peningkatan kualitas internal, model siaran berjejaring juga akan dioptimalkan melalui pendekatan mix multi-platform. Arahan ketua umum menekankan pentingnya kolaborasi siaran agar jangkauan konten LPPL makin luas sekaligus berpotensi membuka peluang sumber pendapatan bersama.
Menata Pendanaan dan Perizinan
Dari sisi tata kelola organisasi, sidang Komisi V menetapkan kewajiban iuran tahunan bagi setiap anggota aktif. Untuk memudahkan proses administrasi dan penganggaran di masing-masing daerah, organisasi akan menerbitkan surat resmi sebagai dasar telaah staf dan pimpinan LPPL.
“Organisasi juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait integrasi dalam SIPD, guna memastikan alokasi anggaran yang lebih jelas dan sesuai regulasi,” tambah Putut.
Mukernas VII juga mematok target perluasan keanggotaan LPPL menjelang pelaksanaan Mukernas 2027 di Kota Tegal, seiring perbaikan mutu layanan dan penguatan kelembagaan. Di sisi lain, persoalan regulasi turut menjadi perhatian utama forum.
“Banyak LPPL masih menghadapi kendala pada aspek perizinan digital dan penyiaran. Oleh karena itu, Komdigi diharapkan dapat memberikan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian perizinan agar seluruh LPPL dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.
Melalui rangkaian keputusan tersebut, INDONESIAPERSADA.ID berharap LPPL di berbagai daerah dapat meningkatkan profesionalisme, memperluas jejaring siaran, serta memperkuat daya tahan kelembagaan dalam menghadapi dinamika era digital. (de)
Keputusan Sidang Mukernas VII Indonesia Persada.id
Berikut adalah rangkuman keputusan sidang Musyawarah Kerja Nasional VII Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Mukernas VII INDONESIAPERSADA.ID) di Kabupaten Tabalong pada Sabtu, 21 November 2026:
A. Keuangan dan Sumber Pendanaan Organisasi
Mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban iuran anggota sebesar Rp5.000.000 per tahun sebagaimana hasil Mukernas sebelumnya, melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi penganggaran dalam SIPD.
Mengembangkan sumber pendanaan organisasi melalui kerja sama iklan nasional, advertorial, sponsorship, dan kemitraan lainnya dengan mengoptimalkan potensi seluruh anggota.
Menyusun database potensi komersial anggota serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi.
B. Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan LPPL
Mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri penerbitan Permendagri khusus tentang pedoman kelembagaan dan tata kelola LPPL, meliputi pembentukan, organisasi, tata kerja, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan operasional.
Mendorong optimalisasi implementasi PP Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2005, khususnya terkait kelembagaan, pembiayaan, perizinan, dan kewajiban pelaporan LPPL.
Mengusulkan agar INDONESIAPERSADA.ID mengambil peran lebih aktif dalam edukasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan regulasi kepada pimpinan serta pengelola LPPL agar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di daerah berjalan optimal.
Mengusulkan pembentukan tim kajian dan advokasi regulasi untuk menginventarisasi persoalan kelembagaan, perizinan, administrasi, dan tata kelola LPPL serta menyampaikan masukan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian regulasi kelembagaan LPPL agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
C. Advokasi Pembiayaan dan Kemandirian Operasional LPPL
Mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar kebijakan pengelolaan dana hibah LPPL memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan penyiaran publik.
Memperjuangkan fleksibilitas penggunaan dana hibah agar tidak hanya terbatas pada honorarium Dewan Pengawas dan Direksi, tetapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan operasional penyiaran dan pengembangan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendorong kejelasan regulasi pembiayaan kebutuhan sumber daya manusia LPPL, termasuk tenaga teknis, penyiar, reporter, dan tenaga profesional lainnya dengan memperhatikan status kepegawaian serta pola pengelolaan tenaga kerja di masing-masing daerah.
Mengusulkan kajian terhadap implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, khususnya terkait kebijakan belanja hibah dan dampaknya terhadap keberlangsungan operasional LPPL.
Mendorong adanya kepastian skema pembiayaan LPPL melalui APBD, hibah, maupun sumber pendanaan sah lainnya untuk menjamin keberlanjutan operasional dan pelayanan informasi publik.
D. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme
Mengembangkan program peningkatan kapasitas SDM melalui webinar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang jurnalistik, penyiaran, manajemen media, pemasaran, teknologi digital, serta tata kelola kelembagaan.
Mengusulkan penguatan advokasi terkait kepastian status dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja LPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengembangkan forum komunikasi dan berbagi pengalaman antaranggota serta pembekalan khusus bagi pimpinan LPPL terkait regulasi, manajemen kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan strategi pengembangan lembaga.
E. Transformasi Digital dan Pengembangan Inovasi Siaran
Mendorong seluruh anggota mengembangkan siaran multiplatform melalui streaming, podcast, media sosial, aplikasi digital, dan platform distribusi konten lainnya.
Mengoptimalkan program Berita Indonesia Live (BILive) serta mengaktifkan dan mengembangkan kembali program Live Talkshow Serentak LPPL Indonesia sebagai penguatan jejaring siaran nasional.
Mengembangkan jaringan distribusi dan pertukaran konten digital antaranggota untuk memperluas penyebaran informasi, berita, budaya, pariwisata, dan potensi daerah.
Mendorong peningkatan kualitas infrastruktur penyiaran serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam produksi konten dengan tetap memperhatikan etika jurnalistik.
F. Penguatan Program Siaran dan Kerja Sama Antar Anggota
Meningkatkan partisipasi anggota dalam program siaran bersama, pertukaran berita, dan produksi konten nasional yang mengangkat isu strategis serta potensi daerah.
Mengusulkan penyusunan kalender program siaran nasional yang melibatkan seluruh anggota dalam momentum nasional, pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan.
Mengoptimalkan INDONESIAPERSADA.ID Award sebagai sarana apresiasi, evaluasi, dan peningkatan kualitas karya serta inovasi penyiaran LPPL.
G. Penguatan Peran LPPL dalam Pelayanan Informasi Publik
Mendorong penguatan peran LPPL sebagai lembaga penyiaran publik yang informatif, edukatif, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Mengembangkan sinergi LPPL dengan pemerintah daerah, PPID, komunitas, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyebarluasan informasi publik.
Mendorong peningkatan peran LPPL dalam menangkal hoaks dan disinformasi melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengoptimalkan produksi konten lokal yang mengangkat potensi ekonomi, pariwisata, budaya, UMKM, pendidikan, serta kearifan lokal daerah.
H. Penguatan Organisasi dan Keanggotaan
Mendorong perluasan keanggotaan dengan mengajak LPPL yang belum bergabung untuk menjadi bagian dari INDONESIAPERSADA.ID.
Memperkuat koordinasi antara pengurus pusat, koordinator wilayah, dan anggota melalui komunikasi serta pertemuan berkala.
Mengusulkan pemutakhiran database anggota yang mencakup profil kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan kondisi operasional LPPL.
Mendorong penguatan kaderisasi, regenerasi kepengurusan, serta mekanisme keberlanjutan organisasi.
Mengusulkan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi program kerja serta penyiapan calon tuan rumah Mukernas dan INDONESIAPERSADA.ID Award berikutnya.
I. Tindak Lanjut dan Pengawalan Hasil Mukernas
Mengusulkan pembentukan tim atau kelompok kerja untuk mengkaji dan mengawal materi strategis Mukernas, khususnya bidang regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan LPPL.
Mengusulkan agenda audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan usulan anggota.
Mengusulkan mekanisme evaluasi berkala terhadap perkembangan tindak lanjut hasil Mukernas dengan melibatkan seluruh anggota.
_rev1.jpg)


Facebook Comments