indonesiapersada.id – Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, beserta jajaran pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf menandatangani berkas perjanjian kinerja 2021.

Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela pelaksanaan rapat pimpinan Kemenparekraf/Baparekraf yang digelar secara daring dan luring di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Senin (18/1/2021).

Dalam keterangan tertulis, Selasa (19/1/2021), Sandiaga mengatakan, penandatangan berkas ini untuk memperkuat komitmen para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf untuk menyelesaikan target-target kinerja yang telah disusun.

“Kami punya target yang telah disusun dan dalam situasi yang sangat dinamis ini kita perlu ekstra kerja keras, ekstra kerja cerdas, ekstra kerja tuntas, dan ekstra kerja ikhlas,” kata Sandiaga.

Selain untuk memperkuat komitmen para pejabat Eselon 1 dalam melaksanakan pekerjaannya, Sandiaga juga menyebutkan penandatanganan perjanjian kinerja ini juga menjadi bentuk pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Butuh kerja sama antar lini karena kinerja Kemenparekraf/Baparekraf dipantau banyak pihak.

Banyak yang menaruh perhatian dan harapan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar kita bisa merancang suatu kebijakan yang bisa membantu masyarakat dalam jangka pendek dan jangka menengah.

Rapat pimpinan kali ini membahas re – alokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf dan Badan Otorita Pariwisata tahun 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, dalam rapat ini, juga membahas strategi pengembangan lima destinasi super prioritas di Tanah Air serta rencana pelaksanaan program unggulan seperti pengembangan desa wisata.

Kata Sandiaga, realokasi atau penghematan menjadi tantangan bagi lembaganya untuk dapat beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dan inovasi dari segi kebijakaan serta apa saja adaptasi yang harus kita lakukan. Selain itu, meskipun ada realokasi anggaran, pihaknya tetap memprioritaskan pelaksanaan program-program unggulan.

Dalam rapat tersebut, Sandiaga juga mengevaluasi hasil kunjungan kerjanya ke kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 15-16 Januari 2021. Seperti merangkul komunitas Sapana (Sahabat Pariwisata Nusantara) untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Sukarara. Selain itu, Sandiaga menuturkan masih banyak penenun kain yang belum bisa memasarkan produknya lewat platform digital. Ke depan, program yang dijalankan Kemenparekraf/Baparekraf diupayakan bukan sekedar bantuan sosial melainkan juga harus memberikan solusi yang riil atas tig masalah yaitu pemasaran, sumber daya manusia, atau permodalan.

Kemudian, terkait promosi lima Destinasi Super Prioritas, Sandiaga menilai perlu ada inovasi dengan pemanfaatan platform digital dengan mengajak diaspora asal kelima kawasan tersebut. Misalnya dengan memanfaatkan diaspora NTB yang banyak berada di luar daerah asal. Melalui big data bisa dipetakan keberadaan para diaspora tersebut sehingga bisa dimanfaatkan sebagai agen produk wisata dan ekonomi kreatif NTB.

Selain itu, Sandiaga juga meminta agar Kemenparekraf/Baparekraf ikut berperan aktif dalam memfasilitasi permodalan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Yaitu dengan menjembatani dan mempertemukan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemilik modal. Sandiaga juga menginstruksikan agar penerima dana hibah pariwisata semakin diperluas cakupannya.

“Sekarang ini kita harus memperluas cakupan penerima dana hibah pariwisata, dan juga sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) harus terus kita laksanakan. Kalau bisa lebih banyak jumlah penerima sertifikat CHSE di 2021 lebih banyak dari 2020,” pungkas Sandiaga.* (rit’z)