indonesiapersada.id – Jakarta:   Konflik pertanahan kerap terjadi di Indonesia. Data Kementerian ATR/BPN mencatat, hingga Oktober 2020 jumlah kasus sengketa konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan mencapai 9.000 kasus. Sedangkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 241 kasus konflik pertanahan di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK dengan total lahan 624.272,111 hektar.

Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi keynote speaker diskusi virtual Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia, Jum’at (22/1/2021) dari Jakarta.

Fatoni menjelaskan, kegiatan diskusi ini untuk mencermati kembali penyebab terjadinya konflik pertanahan. Selain itu, menganalisis apa saja tanggung jawab dan peran pemerintah daerah, serta Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawsan dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan, dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan konflik pertanahan dan mencari solusi penyelesaiannya.

Selama ini Kemendagri telah memfasilitasi penanganan konflik yang terjadi di Indonesia. Misalnya sejak tahun 2017 hingga semester II tahun 2018, Kemendagri telah memfasilitasi konflik pertanahan sebanyak 487 kasus yang tersebar di Indonesia. Tak hanya itu, dalam hal reformasi agraria, Kemendagri memiliki peran di dua agenda prioritas nasional, seperti program sertifikat tanah gratis yang dimulai sejak 2017 dan program penyelesaian tanah dalam kawasan hutan.

“Kemendagri secara konsisten melalui berbagai komponen yang ada terus mendukung penyelesaian konflik di bidang pertanahan,” kata Fatoni.

Diskusi ini melibatkan peserta dari berbagai pihak, antara lain para Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PUPR dari seluruh provinsi, kabupaten/kota se – Indonesia. Juga para Kepala Badan Litbang Daerah atau perangkat daerah yang mengurusi kelitbangan dan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Narasumber yang hadir sebagai pembicara meliputi Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahaya Murni, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN Daniel Addityajaya, Pelaksana Harian Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmi, dan Peneliti FORCI Development IPB Amir Mahmud.* (rit’z)