Oleh: Rita Zoelkarnaen

indonesiapersada.id – Pasuruan: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan, pemadaman udara termasuk menggunakan operasi water bombing menjadi langkah terakhir yang dapat dilakukan dalam strategi pemadaman karhutla di suatu wilayah. Termasuk dalam upaya pemadaman karhutla Gunung Arjuno yang terjadi sejak Sabtu (28/8/2023) lalu.

Sebagaimana release BNPB kepada media, Sabtu (9/9/2023), Suharyanto menjelaskan, Operasi water bombing dilakukan dengan menggunakan pesawat fixed wings atau bersayap tetap maupun menggunakan tipe bersayap putar seperti helikopter. Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forkopimda Jawa Timur usai memantau perkembangan penanganan karhutla Gunung Arjuno melalui udara dengan helikopter BNPB.

Secara teknis, Suharyanto menjelaskan bahwa untuk operasi water bombing membutuhkan penampungan sumber air yang besar untuk diangkut menggunakan pesawat menuju titik api. Sedangkan lokasi sumber air akan lebih sulit ditemukan pada musim kemarau seperti yang sekarang dialami. Oleh sebab itu, pemadaman darat dinilai lebih efektif jika dibanding operasi water bombing.

“Operasi udara itu jalan terakhir. Jadi operasi darat dulu dilakukan. Jangan sampai menunggu api membesar. Kalau api membesar maka sia - sia kita, ” jelas Suharyanto.

Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan operasi water bombing ini sangat mahal. Suharyanto mengaku bahwa operasi water bombing membuat negara harus mengeluarkan anggaran senilai kurang lebih Rp150 juta untuk satu jam penerbangan mengangkut dan menyiramkan air di titik - titik hotspot.

"Itu mengangkut air water bombing per satu jam 11.500 USD atau Rp 150 juta itu. Kasihan negara bayar mahal,” terang Suharyanto.

Suharyanto juga menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Indonesia harus menyewa helikopter untuk melakukan operasi water bombing. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan lebih terkuras apabila negara memiliki helikopter sendiri. Perawatan dan maintenance sebuah helikopter membutuhkan biaya rutin meski tidak digunakan terbang. Dan, karhutla menjadi bencana yang paling mahal dalam operasi penanganannya.

“BNPB itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Instansi lain punya tiga helikopter saja berat merawatnya. Megap - megap juga perawatannya (kalau punya helikopter sendiri - red). Itu bayarnya banyak sekali,” jelas Suharyanto.* (rit’z)