Editor: Rizma Erina Aini

indonesiapersada.id - Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendorong keselarasan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan perencanaan pembangunan tahun 2024-2029. Hal itu ditegaskan MIPI pada webinar mingguan bertema "Mengawal Keselarasan Pilkada Serentak dengan Manajemen Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 - 2029", Sabtu (26/8/2023).

Dosen FISIP Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando menyebut, sinergisitas program perencanaan pembangunan nasional cenderung tidak efektif akibat perbedaan periodisasi gubernur dan bupati/wali kota. Sebagai solusinya perlu penyeragaman periodisasi masa jabatan dan pelantikan semua Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.

"Pesan yang paling penting kita di sini adalah, salah satu tujuan pencoblosan serentak karena diharapkan adanya pelantikan serentak. Kenapa pelantikan serentak, karena kita membutuhkan periodisasi kepala daerah itu harus secara bersama - sama," katanya.

Menurut Ferry, alasan mengapa pilkada itu harus serentak, yaitu untuk keseragaman periodisasi kepala daerah dan efisiensi pembiayaan. Sedangkan alasan mengapa diperlukan keseragaman periodisasi, yaitu agar terjadi keterpaduan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah, serta sinergisitas perencanaan pembangunan di daerah.

Sementara itu Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro menyampaikan, manajemen pembangunan tahun 2024 - 2029 daerah tetap bisa berjalan efektif ketika ada kepastian pada sistem. Baik itu sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem pilkada, dan sistem pemerintahan bisa berpadu, berkorelasi positif terhadap pemerintahan, serta terbangunnya institusi - insitusi yang eksis dan substansial.

Perencanaan harus memiliki road map dan terukur, juga diselaraskan antara pusat dan daerah. Termasuk soal pelantikan yang harus selaras dengan desain makro, serta memastikan dampak positif yang ditimbulkan lebih besar daripada dampak negatif.

"Bagaimana Pilkada itu mampu menghasilkan pemimpin yang bersih, bertanggung jawab, yang mampu melaksanakan pembangunan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik itu. Nah ini yang kita pikirkan," ujarnya.

Disisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menambahkan, masyarakat harus menentukan siapa yang akan dipilih dengan melihat dari track record yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Jika masyarakat salah pilih, maka akan berakibat fatal terhadap apa yang menjadi keinginan harapan masyarakat. Selain itu, akan terpaksa menunggu lima tahun lagi untuk menentukan orang yang diharapkan. Menurutnya satu suara sangat menentukan.

"Oleh karena itu ini penting bagi semua anak bangsa di mana pun berada. Tentu kita berharap perlu adanya pendidikan politik, perlu ada pencerahan, perlu adanya kepedulian," ujarnya.

Ia menekankan, birokrasi juga beperan penting untuk tidak memperumit, tetapi harusnya melakukan edukasi dalam menciptakan pemilih yang cerdas. Hal itu ditunjukkan dengan penyelenggara Pemilu yang bekerja secara profesional, tidak terintervensi oleh berbagai pihak.

"Adapun keserentakan waktu dalam pentahapan dan pelantikan juga penting, agar manajemen perencanaan pembangunan 2024 - 2029 saling bersinergi," tutupnya.* (rizma erina aini)