Kontributor : Radio Suara Banjar, Kalsel
Editor : Edo Santiago

indonesiapersada.id - Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Ayi Riyanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura, Selasa (20/2/2024) pagi.

Kunjungan kerja  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Ayi Riyanto disambut langsung oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur didampingi sejumlah kepala SKPD terkait, di antaranya Inspektur Daerah M. Riza Dauly, Kadinkes Yasna Khairina, Kadisdik Liana Penny, Kadinsos P3AP2KB Dian Marliana, beserta pejabat lainnya dengan berbincang santai sambil menyantap hidangan yang disajikan.

Demikian seperti dilaporkan Reporter LPPL Radio Suara Banjar, dalam program siaran berita serentak berjejaring Berita Indonesia Live (BILive) edisi Rabu (21/2/2024) yang diampu oleh INDONESIAPERSADA.ID.

Ayi Riyanto dalam keterangannya menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk silaturahmi dan mempererat sinergitas dalam pelaksanaan tugas, yang diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan good governance.

"Tugas kami memang membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola goverment yang meliputi tata kelola perencanaan hingga laporan serta dokumentasi dari berbagai kebijakan pemerintah. Kami ditugaskan memastikan segala program pemerintah tersebut berjalan dengan baik. Melalui fungsi pengawasan dalam memotivasi pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Banjar H. Saidi Mansyur menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel yang telah berkomitmen akan melakukan pengawasan di lingkup pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

"Diharapkan hasil dari pengawasan ini nantinya dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemkab Banjar dalam memetakan risiko risiko untuk melakukan perbaikan pada program program yang belum terlaksana ataupun menemui hambatan saat proses pelaksanaannya," pungkasnya.