Oleh: Rita Zoelkarnaen

indonesiapersada.id – Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, tingkat urbanisasi yang tinggi di Jepang menjadi pembelajaran yang berharga bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat desa. Hal itu disampaikan Tito saat membuka acara Japan – Indonesia Local Administration Seminar 2023 dengan tema Regional Revitalization and Rural Development: Framework to Achieve on Equitable Development di salah satu hotel bintang lima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Tito mengatakan, acara tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jepang ketika dirinya berkunjung September 2022 lalu. Mendagri di Jepang mendapat tugas yang sama seperti di Indonesia yaitu mengawasi, membangkitkan, dan merawat Pemerintah Daerah.

“Menjadi pembelajaran bagi kami, Indonesia, bagaimana untuk memperkuat desa agar kita bisa menghindari terjadinya urbanisasi. Sekarang kalau di Jepang mungkin 91% penduduk tinggal di kota, di desa lebih kurang 9%. Di Indonesia lebih kurang 51% - 52% ada di kota dan di desa lebih kurang 48% - 49%,” kata Tito.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia tengah melakukan upaya penguatan terhadap 75.265 desa yang ada. Selain mencegah terjadinya urbanisasi, yang tak kalah penting upaya penguatan itu adalah untuk membuat desa menjadi pusat ekonomi. Pemerintah berusaha menjadikan desa terus bertumbuh sehingga memberikan kontribusi yang positif pada pembangunan nasional.

Indonesia bisa berkaca dan belajar dari studi kasus yang terjadi di Jepang. Tingginya urbanisasi di Jepang membuat kota menjadi kompetitif, dan biaya hidup bertambah tinggi. Selain itu, generasi muda di sana memilih untuk fokus pada pendidikan dan karier. Hal ini membuat angka pernikahan di Jepang dipenuhi oleh usia yang tergolong senior dan angka kelahiran menjadi turun.

“Kita juga belajar dari problem – problem itu. Oleh karena itu, salah satu upaya yang kami lakukan, melihat dari case yang ada di Jepang,” ujarnya.

Tito merinci tiga langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat desa. Pertama, membuat Undang – Undang khusus tentang desa. Sebelumnya desa hanya bagian dari komunitas tradisional. Dengan adanya Undang – Undang ini membuat desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Kedua, ada Kementerian khusus yang membawahi desa, yaitu Kementerian Desa untuk memberi panduan umum terkait apa yang dilakukan desa. Ketiga, pemerintah memberikan dana desa.

“Kemudian, ada langkah penting yang dikerjakan, dilakukan oleh kebijakan Bapak Presiden Jokowi adalah memberikan anggaran desa dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Tito mengungkapkan, anggaran tersebut digunakan untuk menstimulasi ekonomi dan pembangunan. Pihaknya mendorong Pemerintah Desa agar berkreasi dan berinovasi sesuai dengan karakteristik spesifik daerah masing - masing. Apalagi bonus demografi yang menjadi tantangan ke depan perlu diantisipasi di tengah dinamika dan perkembangan yang terjadi.

“Banyak sekali kreasi, kreativitas, inovasi yang dikerjakan desa - desa. Tujuan kita sekali lagi untuk membuat desa ini menjadi kontributor dalam pertumbuhan ekonomi nasional, karena separuh (penduduk - red) ada di desa,” tandasnya.* (rit’z)