MENKOMINFO: WASPADA SIKAPI WHATSAPP/FACEBOOK

Keterangan Gambar : Mulai 8 Pebruari 2021, Whatsapp memberlakukan aturan baru tentang data pribadi pengguna. Masyarakat harus waspada dan bijak sebelum memberikan persetujuan.* (foto: rit’z)


indonesiapersada.id – Jakarta: Masyarakat supaya semakin hati – hati menggunakan layanan daring/online. Harus membaca kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan sebelum menggunakan suatu layanan. Terutama, sebelum memberikan persetujuan penggunaan data pribadi oleh layanan media sosial.

Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G. Plate, dalam keterangan pers tertulis di Jakarta, Senin (11/1). Hal tersebut disampaikan menyikapi polemik publik terhadap kebijakan baru yang akan diberlakukan oleh pengelola platform Whatsapp/Facebook, yang meminta persetujuan untuk bisa mengakses data – data pribadi pengguna.

“Pilih yang mampu memberikan perlindungan data pribadi dan privasi secara optimal. Hal ini diperlukan agar masyarakat terhindar dari dampak – dampak merugika baik perupa penyalahgunaan atau pengunaan data pribadi yan tidak sesuai aturan atau mis – use or un – lawful,” terang Johny Plate.

Menkominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung penyelesaian Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Salah satu prinsip utama yang diatur dalam RUU PDP adalah mewajibkan pemanfaatan datapribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah. Antara lain adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Hal tersebut sejalan dengan regulasi di berbagai negara termasuk General Data Protection Regulation (GDPR) atau Peraturan Perlindungan Data Umum yang berlaku di Uni Eropa. GDPR UE ini merupakan aturan untuk melindungi data – data dari banyak organisasi di luar Uni Eropa.

Menurut Johny, jika RUU PDP segera disahkan, Idonesia akan memiliki landasanhukum yang lebih kuat, detil dan komprehensif dalam menjami hak – hak konstitusional para pemilik data pribadi.

“Saat ini pembahasan RUU PDP tengah berlangsung antara Komis I DPR RI dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah. Diharapkan, dapat selesai awal tahun ini,” pungkas Johny Plate.

UU PDP penting karena akan memperkuat payung hukum perlindungan data pribadi yang saat ini juga telah diatur beberapa ketentuan, sebagai instrumen regulasi tata kelola informasi elektronik, data elektronik dan transaksi elektronik. Meliputi UU 11/2008 yang diubah dalam UU 19/2016 tentang ITE, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permen Kominfo 20/2016 tetang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Permen Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat.* (rit’z)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.