indonesiapersada.id – Medan:  Setelah buron setahun lebih, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menangkap dua terpidana kasus korupsi pembangunan jalan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Keduanya adalah Bernard Jonly Siagian, ST mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Tobasa.  Dan Fernando Hutapea selaku Direktur PT. Bintang Timur Baru yang mengerjakan proyek pembangunan jalan.

“Keduanya berhasil ditangkap Tim Tangkap Buronan (Tim Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin (Kamis, 19/1/2023) di Medan. Terpidana Bernard ditangkap pukul 12.45 WIB dan Terpidana Fernando ditangkap pukul 19.30 WIB,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), I Ketut Sumadana, dalam release yang diterima www.indonesiapersada.id, Jum’at (20/1/2023).

Mereka tersangkut kasus korupsi terkait pekerjaanjalan jurusan Amborgang – Sampuara Porsea/Uluan senilai Rp 4.457.540.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 2021, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama. Akibat perbuatannya, mereka divonis pidana penjara satu tahun, denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan dan tanpa dikenakan uang pengganti kerugian keuangan negara.

Bernard diamankan di kediaman orang tuanya di Jl. Puwosari Gg. Dame Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur Bengkel B. Sedangkan Fernando ditangkap di Jl. Turi Gg. Taman 1 Medan Denai, juga di rumah orang tuanya. Saat proses penangkapan, Fernando sempat melakukan perlawanan yang menimbulkan perdebatan antara pihak keluarga dengan pihak Tim Tabur Kejati Sumut. Namun perdebatan bisa diredakan dan terpidana berhasil diamankan.

“Kedua terpidana terpaksa kita amankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan mereka tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut. Sehingga nama keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Toba Samosir (Tobas),” pungkas I Ketut Sumedana.*(rit’z)