DIJAMIN AMAN, SATU DATA VAKSINASI COVID 181,5 JUTA PENDUDUK INDONESIA

Keterangan Gambar : Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menkominfo Johny G. Plate, Selasa (12/1), menunjukkan SKB tentang Penyeleggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 usai penandatangan di Kantor Kemenkes Jakarta.* (foto: Kemkominfo)


indonesiapersada.id – Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat memberikan kepastian hokum dalam mengatur Sistem Manajemen Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Langkah tersebut diambil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Penyeleggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Tata kelola datanya akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian diterangkan Menkominfo Johny G. Plate usai penandatanganan SKB Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021, Selasa (12/1), dalam release tertulis, di Kantor Kemenkes Jakarta.

Tertulis 12 diktum dalam SKB yang mengatur tentang ketentuan umum dan teknis Satu Data Vaksinasi Covid-19 tersebut, bahwa Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 sebagai sistem informasi terintegrasi. Penggunaannya meliputi untuk persiapan, pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Secara jelas mengatur pembagian kewenangan pemangku kepentingan dalam menjamin pengamanan serta perlindungan data agar vaksinasi Covid-19 berjalan baik.

“Kemenkes akan menjadi wali data. PT Telkom akan menjadi pihak yang mengoperasikan, mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan, peran Kementerian Kominfo dalam hal ini ada tiga hal yaitu mendukung registrasi, integrasi data dan keamanan data pribadi,” urai Johny Plate.

Integrasi data dalam hal ini mendukung integrasi aplikasi PeduliLindungi dalam sistem informasi satu data Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi akan digunakan dalam tahapan registrasi ulang. Juga tahapan penerbitan sertifikasi digital vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua.

Selanjutnya, Kementerian Kominfo akan melakukan validasi sasaran penerima vaksin yang datanya dikelola beberapa Kementerian/Lembaga melalui mirroring data dengan sistem pusat data nasional. Dan yang terpenting adalah mengawasi untuk menjamin pemanfaatan data pribadi dan sistem informasi yang aman dan handal.

“Satu data Covid-19 ini menyangkut data 181,5 juta penduduk usia produktif yang menjadi kekuatan fundamental untuk Indonesia. Perlindungan data penduduk usia produktif ini harus terjaga dengan baik, digunakan dengan baik, jangan sampai mis – use dan un – lawfull,” imbuh Johny Plate.

Dalam kesempatan yang sama Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, keterpaduan data dan informasi mutlak penting dalam mengatasi pandemi dan melakukan vaksinasi, meliputi data testing, tracing dan isolasi. Pengelolaan hasil testing sekaligus untuk tracing penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Negara yang maju menguasai data dan teknologi informasi. Paduan teknologi dan manusia merupakan kombinasi yang tepat agar Bangsa Indonesia bisa maju. Kita memerlukan bagaimana cara input data yang tepat agar hasil testing bisa keluar hari itu juga. Dan kesamaan data, misalnya data yang di Jawa Barat sama dengan data di Pusat. SKB tentang Penyeleggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 ini kita harapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut,” pungkas Menkes.* (rit’z)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.