BUPATI JAYAPURA KECEWA, JALUR KEMIRI – DERMAGA DEPAPRE, 6 TAHUN TERBENGKELAI

Keterangan Gambar : Pemprov Papua diharapkan melanjutkan pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre yang akan menjadi jalan utama menuju Dermaga Peti Kemas Depapre Jayapura.* (foto: Kominfo Jayapura)


indonesiapersada.id - Jayapura, Papua: Sejak tahun 2015, proyek jalan sepanjang 24 km yang menghubungkan kawasan Kemiri ke Dermaga Peti Kemas Depapre Jayapura, hingga kini terbengkelai. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw secara tertulis kepada www.indonesiapersada.id mengaku kecewa atas terbengkelainya pembangunan jalan provinsi tersebut.

“Sudah enam tahun tapi Pemerintah Provinsi belum juga menyelesaikan. Padahal jalur tersebut adalah jalur utama menuju Dermaga Peti Kemas Depapre,” ujar Mathius gemas, dalam release yang disampaikan Minggu (17/1/2021).

Jalur Kemiri – Depapre adalah jalan provinsi sehingga tanggung jawab Pemprov Papua untuk merampungkan. Mathius menilai Pemprov papua tidak serius menangani jalan tersebut, padahal telah dibahas berulang kali baik di tingkat provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat. Posisi jalur Kemiri – Depapre sangat strategis karena menjadi jalur utama menuju Dermaga Peti Kemas Depapre Jayapura yang akan mulai resmi beroperasi pada 24 Januari 2021 mendatang.

Menanggapi kekecewaan dan desakan Bupati Jayapura tersebut, Sekda Papua Doren Wakerwa berjanji, Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Jayapura terkait rencana tindak lanjut upaya merampungkan pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre.

“Kami akan usahakan, supaya tahun ini, jalan Kemiri – Depapre sudah rampung,” kata Doren Wakerwa kepada insan media dalam kesempatan di Dermaga Peti Kemas Depapre, Kamis (14/1/2021).

Merunut riwayat pembangunan jalan Kemiri – Depapre, proyek tersebut terhenti karena pejabat yang menangani dan rekanan yang mengerjakan tersandung korupsi. Saat ini, mereka divonis tujuh tahun penjara. Mangkraknya pembangunan jalan tersebut juga menjadi sorotan anggota DPRD Papua dari Daerah Pemilihan I, Jansen Monim.

“Tidak ada alasan bagi Pemerintah tidak melanjutkan, apalagi proses hukum pejabat dan pelaksana sebelumnya telah selesai diproses. Dalam APBD induk Provinsi Papua sudah ada masukan dana untuk progress pembangunan jalan Kemiri – Depapre,” tukas Jansen.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Papua yang membidangi infrastruktur, Jansen sangat memahami kebutuhan masyarakat yang terpaksa memanfaatkan jalan rusak selama bertahun – tahun. Mereka butuh jalan yang bagus dan mulus, untuk menopang mobilitas ekonomi warga Jayapura.* (rit’z)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.